Karhutla Kalsel Jadi Perhatian Serius, 300 Pompa Dikerahkan ke Tiga Wilayah Prioritas

Banajrbaru, Mataborneo.online – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan terus dipercepat. Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, pemadam kebakaran, hingga perusahaan di sekitar lokasi terdampak.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan Karhutla di VIP Room Lanud Syamsuddin Noor, Minggu (23/8/2026).

Usai rapat, Kapolda Kalsel bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Dankodaeral XIII Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji dan jajaran Forkopimda Kalsel turun langsung meninjau lokasi kebakaran di sekitar Posko Tegal Arum, Kota Banjarbaru.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Khamid mengatakan, pengecekan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi lahan sekaligus memastikan proses pemadaman berjalan optimal.

Dari hasil pengecekan, kawasan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan kedalaman mencapai satu hingga tiga meter. Meski kobaran api di permukaan mulai berkurang dan kabut asap berangsur menipis, petugas masih menemukan bara api yang berada di bawah permukaan tanah.

“Untuk itu diperlukan pembasahan secara menyeluruh agar bara yang berada di dalam tanah tidak kembali memicu kebakaran,” ujar Nur Khamid.

Untuk mempercepat proses pemadaman dan pendinginan atau mopping up, sebanyak 300 unit pompa air disiapkan. Pompa tersebut didistribusikan ke tiga wilayah prioritas, yakni Pengayuan atau Liang Anggang, Guntung Damar dan kawasan Hutan Lindung

.

Masing-masing wilayah mendapatkan alokasi 100 unit pompa. Dukungan peralatan tersebut berasal dari kolaborasi lintas sektor, di antaranya pihak swasta, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan serta BPBD dan Pemprov Kalsel.

Proses pemadaman memanfaatkan pasokan air dari saluran irigasi utama Sultan Adam atau Cindi Alus yang dialirkan menuju kanal-kanal di sekitar lokasi kebakaran. Setiap unit pompa dioperasikan oleh enam personel dengan sistem tiga sif agar kegiatan pemadaman dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Operasi terpadu tersebut melibatkan personel Polri, TNI, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Satpol PP, Damkar serta dukungan tujuh perusahaan di sekitar lokasi.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran operasional tahap awal sebesar Rp7,6 miliar untuk pelaksanaan penanganan selama dua pekan. Anggaran tersebut diharapkan mendukung percepatan pemadaman hingga pendinginan lahan secara maksimal.

Selain penanganan api, petugas juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan personel dan masyarakat yang terdampak asap. Posko kesehatan disiapkan dan edukasi penggunaan masker terus dilakukan.

Sementara itu, langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar juga diperketat. Upaya tersebut dilakukan agar kebakaran tidak kembali meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan.